Pemkab Bogor Terapkan UHC 100 Persen, Rudy Susmanto: Kesehatan dan Pendidikan adalah Kebutuhan Dasar

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menegaskan komitmennya dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat melalui penerapan Universal Health Coverage (UHC) 100 persen . Kebijakan tersebut menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah untuk kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan dapat terpenuhi secara merata. PemerintahPusat & Daerah

Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan, kesehatan dan pendidikan merupakan dua kebutuhan dasar yang wajib mendapat perhatian utama pemerintah. Oleh karena itu, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan fiskal, Pemkab Bogor tetap memutuskan untuk menerapkan program UHC secara penuh mulai tahun 2026.

“Salah satu kebijakan yang mungkin tidak semua kabupaten dan kota ambil langkah yang sama adalah Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage). Pemerintah Kabupaten Bogor menerapkan UHC 100 persen,” ujar Rudy. 

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat agar seluruh warga memiliki akses terhadap layanan kesehatan tanpa terkendala status jaminan kesehatan.

Untuk mendukung terlaksananya program tersebut, Pemkab Bogor mengalokasikan anggaran yang sangat besar setiap tahunnya. Nilai anggaran yang disiapkan untuk membayar kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat mencapai hampir Rp1 triliun per tahun.

“Kami mempersiapkan UHC 100 persen dimulai pada tahun 2026. Untuk pembayaran BPJS Kesehatan, nilainya kurang lebih Rp1 triliun kurang Rp2 miliar setiap tahun,” ungkap Rudy. Kesehatan

Ia menegaskan, alokasi anggaran tersebut merupakan investasi sosial yang bertujuan memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Bogor.

“Bagi kami, Pemerintah Kabupaten Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor melihat bahwa kebutuhan dasar masyarakat adalah pendidikan dan kesehatan. Maka pemerintah harus memastikan kebutuhan itu terpenuhi,” tegasnya.

Selain sektor kesehatan, Pemkab Bogor juga memperkuat pembangunan dari tingkat desa melalui program Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa. Kesehatan

Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Bogor mengalokasikan bantuan sebesar Rp1,5 miliar untuk masing-masing dari 416 desa yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.

Menariknya, bantuan tersebut tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur desa. Dana tersebut juga diarahkan untuk mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk penyediaan beasiswa pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru ngaji, hingga kegiatan sosial dan ekonomi kemasyarakatan.

Rudy menjelaskan, salah satu target yang ingin dicapai melalui program tersebut adalah tersedianya minimal satu penerima beasiswa sarjana dari setiap desa setiap tahun.

Menurutnya, pembangunan sumber daya manusia harus berjalan beriringan dengan pembangunan fisik agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Rudy menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran daerah saat ini difokuskan pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Setelah memperhitungkan belanja wajib dan berbagai kewajiban daerah lainnya, sebagian besar alokasi APBD Kabupaten Bogor diarahkan untuk mendukung pembangunan desa, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan. Kesehatan

“Secara postur besar APBD Kabupaten Bogor, setelah dikurangi belanja wajib dan berbagai kewajiban lainnya, sebagian besar anggaran dipilih untuk pemerintah desa, kemudian kesehatan, dan pendidikan,” jelasnya.

Ia menambahkan, komitmen terhadap peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan akan terus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur dan program strategis lainnya di Kabupaten Bogor. Fasilitas& Layanan Medis

Melalui kebijakan UHC 100 persen serta penguatan dukungan bagi desa, Pemkab Bogor berharap dapat merasakan manfaat masyarakat pembangunan secara lebih merata, baik dari sisi akses layanan kesehatan, pendidikan, maupun peningkatan kesejahteraan.